FGD Konsultasi Publik Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU 32 Tahun 2009 Digelar di UBB

Balunijuk – Tim dari Badan Keahlian DPR RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini menghadirkan tim narasumber dari dosen Program Studi Magister Hukum Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB).

FGD diselenggarakan pada Senin, 23 Februari 2026, bertempat di Ruang Betason I, Gedung Rektorat UBB, Kampus Terpadu Desa Balunijuk.

Adapun narasumber dari Magister Hukum UBB yang turut memberikan pandangan akademik dalam forum ini adalah Prof. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., Prof. Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., dan Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum. Ketiganya menyampaikan berbagai kajian ilmiah dan analisis kritis terhadap substansi pengaturan dalam UU 32 Tahun 2009, khususnya terkait efektivitas penegakan hukum lingkungan, penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis dan interaktif, Tim Badan Keahlian DPR RI menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik merupakan tahapan fundamental dalam proses legislasi. Naskah akademik berfungsi sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam merumuskan perubahan undang-undang agar sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, serta tantangan pembangunan berkelanjutan.

Para akademisi UBB juga menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi lingkungan dengan kebijakan sektoral lainnya, penguatan peran pemerintah daerah, serta optimalisasi partisipasi publik dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup.

Kegiatan FGD ini menjadi wujud sinergi antara lembaga legislatif dan perguruan tinggi dalam menghasilkan regulasi yang berbasis kajian ilmiah dan aspirasi publik. Melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan Rancangan Undang-Undang yang disusun mampu menjawab berbagai tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara komprehensif, adil, dan berkelanjutan.